Songgom Lor (cbmnews.id) - Kecamatan Songgom merupakan kantong TKI, di Desa Songgomlor ada 700 TKI dan merata ditiap Rukun Tetangga. mereka tertarik ke luar negeri karena tergiur dengan perubahan penghasilan, sangat jauh dengan hidup di desanya. Di daerah arab saudi tidak diikuti, mereka ke hongkong dan taiwan, atau korea. rata-rata yang pergi ke sana menjadi pekerja di rumah tangga di rumah. Mestinya yang mencari penghasilan adalah suaminya, dan istri berada di rumah untuk merawat anak dan suaminya. Namun di desa ini malah sebaliknya, karena tuntutan hidup inilah maka istri harus banting tulang mencari nafkah tambahan, sehingga perlu pengetahuan tentang pentingnya ketahanan keluarga.
" Ini adalah alternatif terakhir bagi istri, kalau bisa saran camat agar kerja dirumah, atau di daerah sendiri, namun punya penghasilan tambahan keluarga, tidak semua penghasilan keluarga harus menjadi TKI di luar negeri," ungkapnya Camat Songgom Mohamad Sodik dihadapan peserta pemberdayaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) di Aula Balai Desa Songgomlor, Sabtu (15/12/2018).
Hadir ratusan peserta dari berbagai unsur, baik dari keluarga TKI perwakilan masing-masing RT, dan anak dari keluarga TKI, Camat Songgom, Kepala Desa Songgom, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri Kemen PPPA RI menjelaskan, pertemuan hari ini agar warga yang ditinggalkan, karena ibunya keluar negeri dan dititipkan ke ibu pengganti, maka hak-hak anak mesti harus dipenuhi oleh orangtua kandungnya, karena saat anak dititipkan kepada neneknya atau kakeknya maka cucu yang dititipkan mesti dikasih apapun yang diminta oleh cucunya, sehingga saat tidak diberikan keinginannya maka anak tersebut menangis sebagai senjatanya.
" Bekerja di luar negeri ternyata juga memiliki banyak risiko. Selain itu di balik keberhasilan pekerja migran Indonesia di luar negeri, tidak sedikit pula yang mengalami masalah, proses perekrutan yang tidak sesuai dengan aturan, adanya pemalsuan identitas, kompetensi Pekerja yang rendah dan masalah lainnya, oleh karena itu
Permasalahan pemberdayaan TKI di level pusat dan daerah pun mulai di sengkuyung atau diintervensi, dengan harapan ke depan tidak terulang kembali persoalan TKI dan adanya keterlibatan semua pihak bisa memberdayakan keluarganya," terangnya.
Selanjutnya, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Dra. Sri Dewi Indrajati, MM menjelaskan, bahwa lapangan kerja di Indonesia tidak mencukupi dengan pencari kerja apalagi digaris kemiskinan, sehingga ada tawaran dari luar negeri yang menggiurkan, sehingga menuntut warga untuk bekerja di luar negeri. Namun mereka tidak paham konsekuensi bila terjadi kasus akan dirinya saat berada diluar negeri, harus kemana mereka mengadu.
" Jadilah perempuan yang cerdas, bangunlah daerah kita, jangan bangga desanya jadi pemasok TKI, cintailah Desamu melalui upaya pemberdayaan keluarga yakni dengan bekerja di desanya atau daerahnya melalui tangan-tangan trampil dan bisa berwirausaha," pungkasnya. (Bahrul Ulum)
Posting Komentar