 |
| Virus corono atau covid-19 memberikan dampak luar biasa, penyebaran virus ini sedemikian cepat, sehingga WHO ( World Health Organization ) sebagai badan kesehartan Dunia pada tanggal 11 Maret menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. |
Banyak dampak yang disebabkan wabah pandemi ini, bukan saja masalah perekonomian tetapi juga pada sektor pendidikan, Pemerintahpun telah mengambil langkah di setiap sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran melalui internet, sebagian besar sekolah-sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di Indonesia telah menutup sistem PBM (Proses Belajar Mengajar) yang dilakukan seperti biasanya menjadi sistem pembelajaran daring.
Ketidak siapan penguasaan teknologi oleh para guru, kendala infrastruktur jaringan,dan berbagai kendala lainnya, serta dipicu penurunan kondisi perekonomian, banyak menyebabkan beberapa sekolah swasta yang terganggu operasionalisasi pendidikannya, kondisi ekonomi masyarakatpun terganggu, sehingga sangat wajar bila terdapat kekhawatiran meningkatnya angka putus sekolah, mengutip dari CNN.com ( 4/5), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta mewaspadai ancaman putus sekolah akibat krisis di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Kekhawatiran Mas Menteri, tentunya bukan tanpa dasar, mengingat selain permaslahan yang dipicu adanya wabah covid-19, persoalan putus sekolah saat inipun masih merupakan ikhtiar panjang yang harus ditangani bersama, beberapa penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi, perhatian orang tua/wali, fasilitas belajar, minat anak untuk sekolah, budaya, dan letak atau lokasi sekolah. Sementara menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), penyebab putus sekolah antara lain; latar belakang pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya minat anak untuk bersekolah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak hingga pandangan masyarakat terhadap pendidika
Sebelum wabah covid data di sektor pendidikan berdasarkan data hingga tahun 2019, dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk karegori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah. Sehingga secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332.
Pada sisi lain Data Kemendikbud jumlah sekolah secara nasional mengalami peningkatan. Pada tahun ajaran 2018/2019, ada sebanyak 216.066 sekolah yang berdiri, naik 2 persen dari tahun ajaran 2016/2017 yang berada di angka 211.646. Terkait angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah mencapai 88,6% pada tahun ajaran 2018/2019.
Mengutip berita di Tempo.co ( 23/07/2019) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemdikbud, Suharti Sutar, pada Hari Anak Indonesia 23 Juli 2019 , menyampaikan bahwa angka partisipasi sekolah untuk SD atau sederajat dan SMP atau sederajat sudah selalu di atas 100 persen. Data selanjutnya menunjukan hal positif bahwa terjadi terjadi partisipasi sekolah penduduk miskin.
Meskipun belum ada angka resmi putus sekolah di tahun 2020 sebagai akibat wabah covid 19, kecenderungan meningkatnya angka putus sekolah harus diantisipassi, dengan melakukan pendataan berbasis By Name By Address.
Sebelum wabah covid 19, dibeberapa daerah seperti di Sulawesi Tengah atas Inisiatif Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang difasiltasi Yayasan Karampuang pada 11-13 Maret 2020, telah melakukan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan dan desa asal Palu, Sigi dan Donggala ( Pasigala ) yaitu pelatihan terkait tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, serta prosedur pengisian lembar pendataan instrument keluarga. Pendataan tersebut dilakukan dengan pendekatan SIPBM.
Di Kabupaten Bintan pada bulan pebruari 2020, Pemerintah Desa Toapaya Selatan mengadakan Pelatihan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang diikuti perwakilan RT pada setiap RT Se-Desa Toapaya Selatan.
Selain itu sudah barang tentu beberapa daerah seperti Brebes, Banda Aceh, Bogor dll, yang menjadi pilot implementasi SIPBM sudah barang tentu melakukan updating pendataan, verifikasi dan konfirmasi data sebagaimana tahapan dalam pendataan SIPBM. Semoga paska covid dengan data SIPBM hasil pendataan yang dilakukan secara partisipatif pada tahun ini bisa menampilkan cerita-cerita baru bagaimana pemanfaatan Data SIPBM untuk menangani dampak wabah covid 19 terutama antisipasi angka putus sekolah.
Sumber : http://sipbm.kemendesa.go.id/portal/frontend/web/site/content-detail/sipbm-antisipasi-meningkatnya-angka-putus-sekolah-pada-masa-pandemi-covid-19